Oleh Asrinaldi A
(Plt. Ketua Program Doktor Studi Kebijakan Universitas Andalas)
Suluah.id -- Pertama, sepertinya Gubernur dan Wakilnya berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat. Sebab RPJMD ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah melaksanakan rencana kerjanya sekaligus mewujudkan visi-misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Terlihat jelas, setelah pelantikan pada 25 Februari yang lalu, Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joynaldi sebagai gubernur dan wakil gubernur mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang ada dalam visi-misinya. Apalagi ada beberapa agenda strategis nasional yang belum tuntas dan menjadi pekerjaan besar mereka seperti Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Jalan Trans Mentawai dan jalan akses Teluk Tapang di Pasaman Barat.
Proyek Strategis Nasional ini juga akan bersamaan pelaksanaannya dengan Program Unggulan yang saat ini ada dalam RPJMD Sumatera Barat 2021-2026 yang sedang disusun. Rasanya memang tidak tersedia cukup waktu untuk melaksanakannya mengingat adanya agenda politik nasional ke depan.
Walaupun RPJMD ini disusun untuk lima tahun sebagaimana diamanatkan UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, namun dengan adanya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 yang mengabungkan Pilkada, Pilpres dan Pileg, maka kemungkinan masa jabatan gubernur/wakil gubernur hanya sampai tahun 2024. Lain halnya jika terjadi perubahan terhadap UU No.10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
Dengan adanya agenda Pemilu serentak ini, maka kemungkinan waktu yang dimiliki gubernur/wakil gubernur untuk melaksanakan RPJMDnya hanya sekitar tiga setengah tahun.
Kedua, melihat dari gerak cepat Mahyeldi-Audy Joynaldi mempercepat pembahasan RPJMD yang seharusnya diselesaikan paling lambat selama 6 bulan sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka mereka mempercepatnya menjadi 3 bulan. Ini patut diapresiasi mengingat kebijakan ini menunjukan adanya komitmen dan kedisiplinan mereka agar visi-misi yang disampaikan ke publik ketika Pilkada segera dilaksanakan.
Apalagi dalam RPJMD tersebut juga terdapat lima Program Unggulan yang menjadi fokus untuk membangun Sumatera Barat ke depan. Karenanya untuk mendukung pencapaian RPJMD tersebut, tentu pubik perlu diberitahu apa yang menjadi program prioritas yang segera dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye mereka.
Satu, adalah Program Sumbar Sehat dan Cerdas yang terdiri dari program meningkatkan tunjangan bagi guru-guru di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), memberikan beasiswa bagi putera-puteri Sumbar dalam dan luar negeri, dukungan hibah penelitian untuk hilirisasi hasil penelitian dan sebagainya.
Dua, Program Sumbar Religius dan Berbudaya seperti memperkuat fungsi Gedung Kebudayaan sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, menjadikan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pendidikan ABS-SBK dan wisata religi, peningkatan bantuan untuk kegiatan keagamaan, dan mengalokasikan anggaran untuk seniman dan budayawan.
Tiga, Program Sumbar Sejahtera yang terdiri dari beberapa program di antaranya meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dengan mengalokasikan anggaran 10 persen dari APBD, menjadikan Sumatera Barat menjadi salah satu daerah lumbung padi, jagung dan beberapa komoditas ternak, mencetak entrepreneur milinial dan perempuan, memberi akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula, membangun industri pariwisata di kabupaten/kota dan membangun pusat pertujukan seni dan budaya bertaraf internasional.
Yang keempat, Program Sumbar Berkeadilan seperti meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan ke sentra-sentra produksi dan pemasaran, percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem transportasi dan mengembangkan kabupaten/kota yang tangguh bencana berbasiskan masyarakat atau komunitas.
Yang kelima, Program Sumbar Melayani berfokus pada program inovasi pelayanan publik yang berbasiskan pemerintahan elektronik (eGovernment).
Keempat, dengan melihat kelima Program Unggulan ini tentu tertumpang harapan masyarakat Sumatera Barat agar program-program tersebut dapat direalisasikan segera. Karena secara empiris, apa yang menjadi program unggulan Mahyeldi-Audy Joynaldi ini memang menjadi permasalahan masyarakat yang perlu dicarikan solusinya. Misalnya, Sumatera Barat memiliki potensi di bidang pertanian dengan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya di sektor ini. Namun sayangnya, kehidupan petani dan nelayan ternyata masih jauh dari sejahtera.
Begitu juga pengakuan banyak pihak yang memuji keindahan alam Minangkabau dengan objek wisata alamnya yang mempesona, ternyata juga belum mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar daerah wisata. Apalagi sektor pariwisata ini juga belum optimal memberi pemasukan kepada pendapatan daerah.
Permasalahan lain dalam masyarakat yang juga mendapat perhatian gubernur dan wakil gubernur adalah masalah kesempatan belajar bagi siswa/siswi yang berprestasi ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang masih terbatas.
Melalui beasiswa yang diberikan kepada siswa/siswi untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri ini adalah salah satu upaya untuk menjawab kerisauan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Barat tentang semakin berkurangnya kontribusi daerah Sumatera Barat sebagai gudang orang-orang “cerdas” dan “bijak” memberikan pemikiran dan gagasan menyelesaikan masalah bangsa dan negara yang semakin kompleks.
Kelima, pertanyaannya sekarang adalah apakah tersedia dana yang cukup untuk melaksanakan program prioritas atau program unggulan yang sudah disusun dalam RPJMD tersebut mengingat terbatasnya anggaran APBD Sumatera Barat?
Tentu ini harus menjadi perhatian dari SKPD pelaksana untuk bisa memahami dan mendukung program prioritas mana yang harus diutamakan karena hampir semua program membutuh dana yang tidak sedikit. Apalagi di tengah upaya membangun kesehatan dan mengembangkan kebiasaan baru masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang membutuhkan biaya tidak sedikit. ***
(Dimuat di Harian Singgalang 30/3/2021)
