PADANG, suluah.id -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya kapasitas pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap tata kelola administrasi keuangan, sebagai salah satu kunci keberhasilan bagi setiap nagari atau desa dalam pengelolaan dana desa.
"Tujuan utama dari dana desa adalah mempercepat laju pembangunan di daerah. Namun dalam pelaksanaannya, selain cepat, kita juga perlu memastikan bahwa itu telah terkelola sesuai aturan dan tepat sasaran," ucap Gubernur Mahyeldi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional se Provinsi Sumbar yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar dengan mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa Akuntable dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Ekonomi yang Berkelanjutan" di Auditorium Gubernuran, Selasa (12/9/2023).
Mahyeldi juga mengatakan, saat ini konsep pembangunan yang dimulai dari desa adalah salah satu hal yang menjadi fokus dan terus diupayakan oleh pemerintah, baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Itu dilakukan, karena diyakini dapat berdampak langsung terhadap masyarakat sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang dicita-citakan seluruh pihak dapat tercapai secara optimal.
Mengingat sentralnya peran pemerintah nagari atau desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, maka Gubernur memandang perlu penguatan-penguatan bagi setiap perangkat nagari atau desa, baik dari segi kapasitas maupun kualitas yang saat ini kondisinya masih sangat terbatas.
"Agar semua tujuan dapat tercapai secara optimal, maka kita perlu melakukan penguatan terhadap perangkat nagari. Terutama pada bidang keuangan dan SDM," jelas Mahyeldi.
Ia juga menegaskan, jangan sampai akibat dari lemahnya pemahaman tersebut, perangkat nagari menjadi lamban dalam menjalankan roda pembangunan atau bahkan bermasalah secara hukum.
"Kita tentu berharap, laju roda pembangunan tetap berjalan optimal serta pelaksana di lapangan juga tidak bermasalah secara hukum. Maka oleh sebab itu, melalui kegiatan ini mereka kita perkuat," tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Dessy Adin menyampaikan latar belakang dari penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa adalah untuk meminimalisir potensi masalah terkait pengelolaan dana desa oleh perangkat pemerintahan di desa atau nagari.
"Kita menyadari masyarakat menuntut perangkat nagari untuk memberikan pelayanan yang cepat dan menyeluruh, namun tata kelola keuangan tentu harus tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Dessy Adin.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan yang sangat strategis ini dapat diikuti secara serius oleh seluruh peserta agar manfaatnya dapat diterima secara utuh dan bisa diimplementasikan secara sempurna oleh seluruh peserta di tempat kerjanya masing-masing.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPD RI, Leonardy Harmaini; Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pengawas Ahli Utama Itjen Kemendagri, Azwan; Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Perwakilan Sumbar, Syukriah; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Prov. Sumbar, Amasrul dan Inspektur Daerah Prov. Sumbar, Deliyarti serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Mursalim. (Rel)
